Polemik Tunjangan Rumah Anggota DPR: Rp600 Juta Hanya untuk Kontrak Setahun

Nada keberatan juga datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia menyebut tunjangan tersebut sebagai cermin nyata ketidakadilan sosial.

“Saya baca laporan BBC Online, disebutkan pendapatan anggota DPR Rp104 juta per bulan, dengan komponen terbesar dari tunjangan rumah Rp50 juta,” ungkap Said, Kamis lalu.

Menurutnya, jika dihitung dari gaji pokok dan tunjangan, pendapatan anggota DPR sekitar Rp54 juta. Ditambah fasilitas lain, totalnya bisa melampaui Rp100 juta per bulan atau setara Rp3 juta per hari.

Perbandingan itu sangat kontras dengan nasib buruh di Jakarta yang hanya mengantongi upah minimum Rp5 juta per bulan, atau sekitar Rp150 ribu per hari.

“Buruh outsourcing di Jakarta dapat Rp5 juta sebulan, hanya Rp150 ribu per hari. Sementara anggota DPR bisa Rp3 juta lebih per hari. Buruh kerja pontang-panting, DPR dapat fasilitas berlimpah,” ucap Said.

Ia menilai, situasi ini memperlihatkan ketimpangan yang kian nyata, terutama ketika buruh masih berjuang menuntut kenaikan upah minimum, sementara para wakil rakyat menikmati tunjangan dan fasilitas besar di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Sumber: merdeka.com